Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Lanjutkan Efisiensi Anggaran 2027

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Lanjutkan Efisiensi Anggaran 2027
Mendagri Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Daerah Akan Diaudit [FOTO: NET].

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk melangsungkan efisiensi anggaran pada 2027.

"Jadi kalau untuk tahun 2027, ya, saya tetap mendorong kepala daerah-daerah untuk melakukan efisiensi," kata Tito Karnavian di Menara Bidakara, Senin (3/7/2026).

Tito menyampaikan, berlandaskan temuannya di lapangan, masih dijumpai sederet pemborosan anggaran di lingkup pemerintah daerah. 

Pemborosan tersebut di antaranya terjadi pada pos belanja operasional pegawai, alokasi pemeliharaan dan perawatan, hingga pembiayaan makanan dan minuman yang dinilai berlebihan.

"Perjalanan dinas yang banyak, rapat yang enggak perlu, yang cukup disederhanakan bahkan yang cukup dengan Zoom meeting misalnya. Nah ini yang harus perawat, perawatan dibuat tinggi, pemeliharaan itu. Padahal enggak segitu," jelas Tito.

Lantaran itu, Tito menyerukan kepala daerah agar lebih cermat saat menyusun serta membedah struktur anggaran. Ia pun mengimbau para pimpinan daerah mempelajari tata kelola keuangan daerah supaya tak sepenuhnya bersandar pada jajaran birokrat di bawahnya.

"Nah ini, saya minta kepada kepala daerah lakukan dulu. Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam. Dan juga OPD yang bikin macam program-program yang enggak perlu," kata Tito.

Tito menyambung, pemerintah pusat juga tak akan serta-merta meluluskan permohonan kepala daerah yang meminta penaikan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Saya enggak mau dibohongin sama kepala daerah. Kalau kami bilang wah DAU dibuka berarti kami tinggal minta itu saja. No way. Kami enggak akan bodoh-bodoh. Staf saya itu pernah rata-rata jadi Pj Gubernur, Pj Walikota, Bupati," kata Tito.

Tito menegaskan, Kemendagri bakal menerjunkan tim guna mengaudit daerah yang mengajukan penambahan DAU.

Audit tersebut digelar untuk memastikan pemerintah daerah telah benar-benar menerapkan efisiensi anggaran sebelum memohon tambahan dana.

"Kalau ada yang menyatakan 'Pak kami top up DAU, kami enggak punya uang', fine, kami akan turun. Efisiensi sudah lakukan enggak, kami bedah. Jangan sampai nanti dipermalukan," kata dia.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index