JAKARTA - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2025. 

Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 1,3 juta ton beras berkualitas yang siap didistribusikan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pernyataan ini disampaikan Amran dalam rilis resmi yang diterima pada Rabu, 17 September 2025.

“Kita pastikan stok beras aman hingga Desember 2025. Pemerintah menyiapkan 1,3 juta ton beras SPHP yang berkualitas dengan harga stabil,” ujar Andi Amran.

Pernyataan ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan beras bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya menjadi periode permintaan pangan meningkat.

Amran menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras karena stok dalam negeri dipastikan mencukupi. 

“Semoga distribusi berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah menjamin pasokan dan keterjangkauan harga pangan, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” tambah Amran, yang berasal dari keluarga petani dan memahami langsung dinamika produksi pertanian di lapangan.

Untuk memastikan distribusi berjalan efektif, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi, termasuk operasi pasar berskala besar. 

Operasi pasar ini bertujuan menstabilkan harga beras di berbagai daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga wajar. Pemerintah juga memastikan logistik dan rantai distribusi beras berjalan lancar, mulai dari gudang bulog hingga pasar tradisional dan modern.

Selain itu, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memantau stok beras di tingkat daerah. Salah satunya dilakukan di Bengkulu, di mana Wakil Gubernur Mian menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Peninjauan langsung yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dan pejabat terkait menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Pemprov akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga. Dengan stok yang aman, kami optimistis kebutuhan pangan masyarakat tetap tercukupi,” ungkap Mian. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerjasama lintas tingkatan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Ketersediaan stok beras yang memadai juga menjadi langkah preventif menghadapi fluktuasi harga yang biasanya terjadi saat mendekati akhir tahun. Faktor-faktor seperti musim panen, biaya logistik, dan distribusi memengaruhi harga pangan di pasar. Dengan stok 1,3 juta ton beras, pemerintah mampu menstabilkan harga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan atau lonjakan harga mendadak.

Selain itu, pemerintah memastikan kualitas beras yang disalurkan melalui mekanisme SPHP (Stabilisasi Pasar dan Harga Pangan) memenuhi standar yang layak dikonsumsi masyarakat. Hal ini tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga menjamin keamanan dan kualitas nutrisi yang diterima oleh keluarga Indonesia.

Menteri Pertanian menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan produksi beras dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan produktivitas petani melalui program modernisasi pertanian, penyediaan benih unggul, serta penguatan jaringan distribusi. Program ini diharapkan dapat memastikan pasokan beras tetap stabil sepanjang tahun tanpa harus bergantung pada impor.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah strategis agar kebijakan ini dapat berjalan optimal. Di Bengkulu, misalnya, peninjauan langsung dilakukan untuk memantau kondisi stok di pasar lokal, memastikan distribusi beras SPHP lancar, serta memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang ketersediaan stok dan mekanisme operasi pasar.

Selain aspek ketersediaan, pemerintah juga memperhatikan kesiapan infrastruktur logistik. Gudang penyimpanan, transportasi distribusi, dan mekanisme pemantauan harga di tingkat lokal menjadi fokus utama agar distribusi beras tidak terhambat. Pemerintah memastikan setiap tahapan distribusi beras aman, cepat, dan efisien.

Masyarakat pun diimbau tetap mengikuti informasi resmi terkait pasokan dan harga beras. Pemerintah akan terus mengumumkan perkembangan stok dan kegiatan operasi pasar melalui berbagai saluran komunikasi resmi, termasuk media cetak, daring, serta media sosial pemerintah. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak salah informasi terkait ketersediaan pangan.

Ketersediaan beras yang aman hingga Desember juga memiliki implikasi terhadap stabilitas ekonomi lokal. Harga pangan yang stabil membantu masyarakat merencanakan pengeluaran rumah tangga dengan lebih baik, mendukung daya beli, dan menjaga kesejahteraan. 

Pemerintah pun menegaskan bahwa pasokan ini disiapkan untuk seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada daerah yang kekurangan.

Dengan adanya langkah strategis pemerintah ini, masyarakat dapat merasa tenang karena kebutuhan pokok berupa beras tercukupi dengan harga yang stabil. Menteri Pertanian dan pemerintah daerah bekerja sama secara sinergis untuk memastikan setiap keluarga memperoleh haknya dalam ketahanan pangan.

Persiapan 1,3 juta ton beras SPHP yang berkualitas, koordinasi pusat-daerah, operasi pasar, dan pemantauan harga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. 

Dengan strategi ini, masyarakat dapat mengakses beras dengan harga terjangkau hingga akhir tahun 2025, dan pemerintah memastikan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan.

Stok beras nasional yang aman hingga Desember 2025 menunjukkan kesiapan pemerintah menghadapi kebutuhan pangan masyarakat. Langkah ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh Indonesia.