JAKARTA - TIS Petroleum (Asia) Pte Ltd resmi mendapatkan hak untuk menggarap Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi Perkasa, sebuah area lepas pantai di Jawa Timur yang diperkirakan menyimpan cadangan besar. Total cadangan diperkirakan mencapai 228 juta barel minyak (MMBO) dan 1,3 triliun kaki kubik gas (TCF), menjadikan WK Perkasa sebagai salah satu wilayah migas strategis di Indonesia.
Penetapan ini dilakukan melalui Lelang Penawaran Langsung WK Migas Tahap I 2025, dengan komitmen pasti pada tiga tahun pertama senilai US$ 2,25 juta serta bonus tanda tangan sebesar US$ 300.000. Komitmen pasti ini mencakup dua studi Geologi dan Geofisika (G&G) serta akuisisi dan pengolahan data seismik 3D seluas 200 km², sebagai bagian dari tahapan eksplorasi awal sebelum produksi.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa penetapan TIS Petroleum juga berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor 87.K/MG.04/DJM/2025 tanggal 3 September 2025. "SK ini juga memuat hasil lelang penawaran langsung WK Migas Tahap I 2025 untuk WK Perkasa, sekaligus menjadi dasar proses kontrak selanjutnya," kata Laode.
Selain WK Perkasa, pemerintah juga mengumumkan WK available, salah satunya WK Gagah di Sumatera Selatan. Wilayah ini memiliki luas 1.595,48 km² dengan perkiraan cadangan 173 MMBO atau 1,1 TCF. Skema kontrak yang diterapkan menggunakan mekanisme bagi hasil Cost Recovery, dengan komitmen pasti tiga tahun pertama berupa studi G&G dan akuisisi seismik 3D seluas 100 km², serta bonus tanda tangan minimum US$ 300.000.
Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang berminat dapat mengajukan penawaran langsung tanpa studi bersama dalam 30 hari kalender, dengan periode pengusulan hingga enam bulan ke depan. Pemerintah menegaskan bahwa proses ini terbuka untuk mempercepat eksplorasi dan produksi, sekaligus mendorong iklim investasi yang lebih kompetitif di sektor hulu migas.
Laode menambahkan, pemerintah berkomitmen memperbaiki iklim investasi hulu migas melalui sejumlah kebijakan. Di antaranya peningkatan porsi bagi hasil, fleksibilitas kontrak Cost Recovery atau Gross Split, pemberian 10% First Tranche Petroleum (FTP), harga Domestic Market Obligation 100%, penghapusan kewajiban relinquishment tiga tahun pertama, serta kemudahan akses data migas. Semua langkah ini bertujuan mendorong partisipasi lebih besar dari perusahaan dalam pengembangan sumber daya energi nasional.
WK Perkasa menjadi contoh nyata dari upaya pemerintah mendorong eksplorasi migas di wilayah lepas pantai yang potensial. Dengan cadangan minyak dan gas yang cukup besar, wilayah ini diharapkan dapat mendukung pasokan energi nasional sekaligus memberikan kontribusi ekonomi melalui investasi dan lapangan kerja.
TIS Petroleum sebagai pemegang hak WK Perkasa memiliki tanggung jawab awal untuk melakukan survei geologi, pengolahan data seismik, serta perencanaan eksplorasi. Tahapan ini sangat krusial untuk memastikan potensi migas benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Data seismik 3D yang dikumpulkan akan menjadi dasar penentuan lokasi pengeboran yang paling efisien dan aman.
Selain itu, keberadaan WK Gagah di Sumatera Selatan menunjukkan pemerintah juga fokus membuka peluang di wilayah lain yang memiliki cadangan cukup besar. Dengan luas area 1.595,48 km², WK Gagah memungkinkan pengembangan lapangan migas secara bertahap, dengan risiko yang terukur berkat studi G&G dan data seismik yang tersedia.
Langkah-langkah strategis pemerintah, termasuk penyederhanaan regulasi, kemudahan akses data, dan fleksibilitas kontrak, diproyeksikan meningkatkan minat investor untuk masuk ke sektor hulu migas. Dengan demikian, potensi energi di Jawa Timur maupun Sumatera Selatan dapat dimanfaatkan secara optimal, mendukung ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, pengumuman resmi ini menandai fase baru dalam eksplorasi migas Indonesia. WK Perkasa dan WK Gagah menjadi contoh komitmen pemerintah untuk membuka potensi migas di wilayah strategis, mendorong investasi, dan memastikan pemanfaatan sumber daya energi berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan.
