JAKARTA- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan lapangan ke wilayah Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, untuk meninjau pelaksanaan Program Listrik Desa (Likdes) yang telah berjalan beberapa bulan terakhir. Kegiatan yang dilaksanakan pada awal Februari tersebut merupakan rangkaian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap program strategis pemerintah di level desa.
Peninjauan Lapangan: Listrik Desa Telah Terpasang di Tujuh Rumah
Dalam kunjungan tersebut, ditemukan bahwa setidaknya tujuh rumah warga di Kelurahan Cibabat telah menerima sambungan listrik melalui Program Listrik Desa yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Sambungan ini, menurut catatan tim Komisi IV, telah beroperasi selama satu hingga dua bulan terakhir dan telah dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat untuk menunjang kebutuhan dasar di rumah tangga mereka.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, secara langsung menyampaikan bahwa tujuan peninjauan ini bukan sekadar melihat angka realisasi administratif, tetapi memastikan bahwa bantuan listrik gratis tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dalam keterangannya, Rizaldy menilai bahwa kunjungan lapangan seperti ini merupakan langkah penting agar fungsi legislasi DPRD dapat bertemu langsung dengan pengalaman masyarakat di tingkat desa.
Tanggapan Masyarakat: Rasa Syukur dan Dampak Operasional
Para penerima manfaat yang dikunjungi Komisi IV menyampaikan rasa syukur atas bantuan sambungan listrik yang telah diberikan. Mereka menegaskan bahwa adanya listrik bukan hanya soal akses energi, tetapi turut membantu kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari, termasuk penerangan, pengisian perangkat elektronik, serta mendukung kegiatan ekonomi rumah tangga.
Keberadaan sambungan listrik gratis ini menjadi katalisator perubahan kecil namun signifikan di tingkat keluarga. Warga yang sebelumnya hanya mengandalkan lampu minyak atau energi alternatif yang lebih mahal kini mendapatkan sokongan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dampak ini, meskipun baru dirasakan di beberapa rumah, memberikan gambaran awal tentang potensi program hadirnya listrik untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur di desa-desa kawasan urban seperti Cimahi.
Masih Besar Permintaan untuk Listrik Desa di Jawa Barat
Meski program sudah berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima, Rizaldy Danar Priambodo menekankan bahwa kebutuhan akan listrik di desa-desa Jawa Barat masih sangat besar. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa terdapat lebih dari 100 ribu kebutuhan Program Listrik Desa yang belum tersentuh, terutama di wilayah-wilayah yang secara ekonomi dan infrastruktur masih tertinggal.
Rizaldy juga mencatat bahwa realisasi program sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah, yang pada gilirannya ditentukan oleh alokasi anggaran dan kapasitas fiskal Pemprov Jabar. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam mempercepat jangkauan program listrik desa agar dapat menjangkau semua rumah tangga yang memenuhi kriteria kurang mampu.
Harapan Komisi IV: Realisasi Bertahap dan Tepat Sasaran
Komisi IV DPRD Jawa Barat berharap bahwa program ini tidak hanya berhenti pada angka statistik, tetapi dapat direalisasikan secara bertahap sampai menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah Jawa Barat. Sikap berharap ini datang di tengah kesadaran bahwa pendekatan bertahap masih menjadi strategi yang realistis mengingat skala kebutuhan yang sangat luas.
Rizaldy menunjukkan bahwa legislatif memiliki tanggung jawab untuk tetap mengawal program ini agar berjalan tepat sasaran dan tidak hanya terpaku pada kuantitas saja. Seiring dengan kunjungan tersebut, DPRD akan terus memantau progres di lapangan melalui koordinasi dengan dinas terkait serta stakeholder pemerintah daerah lain, mengingat bahwa keberlanjutan program sangat berkaitan dengan kebijakan anggaran serta mekanisme distribusi bantuan di desa-desa.
Realisasi Listrik Desa sebagai Cermin Pemerataan Infrastruktur
Kunjungan Komisi IV DPRD Jawa Barat ke Kota Cimahi ini menegaskan kembali peran pengawasan legislatif dalam proses pembangunan desa di wilayah Jawa Barat. Program Listrik Desa yang telah mengalirkan listrik gratis ke tujuh rumah di Kelurahan Cibabat adalah sebuah realisasi awal dari upaya pemerintah provinsi dalam menghadirkan akses energi yang adil dan merata.
Namun, kebutuhan yang masih besar dan ketergantungan pada kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan nyata. Melalui pendekatan bertahap yang dilandasi data lapangan dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan program ini dapat terus berjalan dan memberikan dampak yang lebih luas. Kesyukuran penerima manfaat di Cimahi sekaligus menjadi bukti pentingnya keberpihakan pada masyarakat kurang mampu dalam setiap desain kebijakan pembangunan.
