JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin serius memperhatikan sektor ekonomi kreatif, khususnya industri perfilman nasional.
Langkah terbaru yang tengah disiapkan adalah skema insentif pajak baru yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan industri film dalam negeri sekaligus menciptakan persaingan yang lebih seimbang antara film lokal dan film impor.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar terhadap kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) serta penciptaan lapangan kerja baru.
Industri film dipandang sebagai salah satu tulang punggung ekonomi kreatif yang kini menunjukkan perkembangan pesat di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengonfirmasi rencana tersebut setelah menerima sejumlah perwakilan asosiasi perfilman nasional.
Menurutnya, pemerintah menyadari pentingnya memberikan dukungan fiskal bagi pelaku industri kreatif, terutama yang selama ini menghadapi berbagai tantangan struktural di bidang perpajakan.
“Permintaannya (dari pelaku industri), kita akan membuat skema insentif yang affordable untuk mengembangkan industri film dalam negeri. Termasuk juga untuk menyetarakan level playing field antara industri film nasional dan film impor,” ujar Bimo.
Latar Belakang Kebijakan: Tantangan Persaingan Film Lokal
Selama beberapa tahun terakhir, industri film nasional menghadapi persaingan ketat dengan film-film impor yang mendominasi pasar bioskop.
Banyak pelaku industri berpendapat bahwa beban pajak yang diterapkan terhadap film dalam negeri masih belum memberikan ruang tumbuh yang cukup besar, terutama jika dibandingkan dengan perlakuan pajak terhadap film impor yang memiliki skema distribusi dan pembiayaan berbeda.
Bimo menjelaskan bahwa pihak DJP bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini sedang melakukan kajian komprehensif untuk merumuskan bentuk insentif yang paling tepat. Tujuan utamanya adalah memperbaiki struktur pajak dan memberikan ruang inovasi bagi sineas lokal.
“Selama ini mungkin dirasa ada beberapa hal yang harus di-improve,” katanya.
Ia menambahkan bahwa DJP akan memastikan kebijakan baru ini tetap menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kebutuhan pelaku industri kreatif. Artinya, insentif yang diberikan tidak akan mengorbankan potensi pajak, melainkan diharapkan menjadi stimulus untuk meningkatkan volume produksi dan aktivitas ekonomi di sektor tersebut.
Fokus pada Pemerataan dan Keadilan Fiskal
Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam rancangan kebijakan ini adalah pemerataan kesempatan ekonomi. Pemerintah ingin memastikan bahwa industri film nasional memiliki daya saing yang sama dengan film asing yang masuk ke pasar Indonesia.
Selama ini, pelaku film lokal sering kali harus menanggung biaya produksi dan distribusi yang tinggi, sementara margin keuntungan yang diperoleh relatif kecil.
Dengan adanya keringanan pajak, diharapkan perusahaan film dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan kualitas produksi, teknologi sinematografi, dan kesejahteraan pekerja di sektor ini.
Bimo menuturkan, meski bentuk insentif pajak belum dapat diumumkan secara spesifik, arah kebijakan DJP jelas — memberikan keringanan pajak bagi pelaku film nasional.
“Saya belum bisa bicara detail, tapi arahnya agar beban pajak bagi industri dalam negeri tidak terlalu memberatkan,” pungkasnya.
Mendukung Ekosistem Perfilman yang Lebih Kuat
Industri film bukan hanya soal hiburan, melainkan juga instrumen penting dalam membangun narasi kebangsaan, memperkuat citra budaya, dan menjadi media edukatif bagi masyarakat.
Karena itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal seperti ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem perfilman nasional dari hulu hingga hilir.
Dari sisi ekonomi, setiap film yang diproduksi tidak hanya menggerakkan rumah produksi, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap sektor lain seperti pariwisata, transportasi, kuliner, hingga industri kreatif digital.
Pemerintah meyakini, dengan kebijakan insentif pajak yang tepat, sektor ini dapat tumbuh menjadi kontributor signifikan terhadap PDB nasional.
Selain itu, dukungan ini juga diharapkan menarik investasi baru di bidang perfilman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, industri film Indonesia dapat meningkatkan kualitas teknis dan artistik agar mampu bersaing di pasar global.
Konsultasi Bersama Pelaku Industri Film
Kebijakan yang sedang digodok ini tidak disusun sepihak. DJP berkomitmen melakukan dialog terbuka dengan asosiasi film dan pelaku industri kreatif untuk memastikan bahwa insentif pajak benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Langkah konsultatif ini dilakukan agar kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan tidak menimbulkan distorsi pasar. Pemerintah juga tengah memetakan model pembebasan pajak atau pengurangan tarif yang paling sesuai, misalnya dalam bentuk tax allowance atau tax holiday bagi rumah produksi lokal tertentu.
Pendekatan ini menandai perubahan paradigma pemerintah dalam melihat sektor film bukan hanya sebagai obyek pajak, tetapi juga sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi nasional.
Harapan Pelaku Industri dan Dampak Jangka Panjang
Banyak pihak menilai bahwa kebijakan insentif ini akan membawa angin segar bagi dunia perfilman Indonesia. Dengan pengurangan beban fiskal, para pembuat film dapat lebih leluasa berinovasi tanpa terbebani tingginya biaya produksi.
Selain itu, diharapkan akan muncul lebih banyak film berkualitas tinggi yang merepresentasikan keragaman budaya Indonesia.
Dalam jangka panjang, skema insentif ini tidak hanya mendorong tumbuhnya industri film di kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain yang memiliki potensi budaya dan lokasi syuting menarik.
Pemerintah pun berharap, dengan meningkatnya jumlah produksi film nasional, potensi pajak dari sektor pendukung lainnya seperti bioskop, platform digital, dan merchandise juga ikut meningkat, menciptakan siklus ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Kebijakan insentif pajak yang tengah disiapkan Direktorat Jenderal Pajak menjadi langkah konkret dalam menata ulang strategi fiskal Indonesia untuk sektor kreatif. Dengan fokus pada keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan, pemerintah berupaya menumbuhkan industri film nasional agar mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas budaya bangsa.
Melalui pendekatan kolaboratif dan dukungan regulasi yang lebih adaptif, pemerintah berharap ekosistem perfilman Indonesia dapat berkembang menjadi salah satu pilar ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat.
