JAKARTA - Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di Aceh kembali menjadi perhatian pemerintah pusat.
Banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan kerusakan pada banyak ruas jalan dan jembatan yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat.
Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas transportasi, tetapi juga berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang mengandalkan sektor pertanian.
Melihat dampak yang cukup besar tersebut, pemerintah menempatkan pemulihan infrastruktur sebagai salah satu langkah penting untuk memulihkan aktivitas masyarakat.
Upaya percepatan perbaikan jalan dan jembatan dinilai menjadi kunci agar distribusi barang serta hasil produksi masyarakat kembali berjalan lancar.
Menteri Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dody Hanggodo menegaskan perbaikan jalan dan jembatan rusak akibat banjir dan longsor di Aceh menjadi prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk Aceh, sesuai arahan Presiden Prabowo, pembangunan kembali jalan dan jembatan diprioritaskan agar kondisinya lebih baik,” kata Dody.
Pernyataan tersebut disampaikan Dody saat melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kondisi sejumlah infrastruktur di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, ia juga mendengar langsung penjelasan dari pemerintah daerah mengenai dampak kerusakan infrastruktur terhadap kehidupan masyarakat.
Peninjauan Infrastruktur Di Bener Meriah
Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum ke Bener Meriah dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kondisi infrastruktur yang terdampak bencana.
Selain melihat langsung kerusakan jalan dan jembatan, Dody juga meninjau fasilitas air bersih yang menjadi bagian dari layanan dasar bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Dody menanggapi penjelasan Tagore Abubakar mengenai dampak ekonomi akibat kerusakan jalan dan jembatan pascabencana, di sela peninjauan fasilitas air bersih SPAM Lampahan, Bener Meriah.
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur transportasi memberikan dampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Jalan dan jembatan yang rusak membuat mobilitas warga menjadi terganggu dan memperlambat distribusi hasil produksi pertanian yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat setempat.
Dody mengatakan pemerintah pusat akan membantu perbaikan seluruh infrastruktur yang rusak, tidak hanya jalan nasional, tetapi juga jalan provinsi dan kabupaten yang terdampak bencana.
“Pemerintah akan membantu perbaikan sekitar 154 jembatan serta sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten yang saat ini kondisinya masih rusak,” ujar Dody.
Ia menambahkan jalan dan jembatan tersebut merupakan akses vital yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga percepatan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah.
Dukungan Pemerintah Melalui Kebijakan Nasional
Pemerintah pusat tidak hanya menyiapkan program perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga memperkuat dukungan kebijakan agar pembangunan jalan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Menurut Dody, Kementerian PU dapat berkontribusi dalam pembangunan jalan provinsi dan kabupaten, terutama setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025.
Instruksi presiden tersebut bertujuan untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat jaringan transportasi yang mendukung kegiatan ekonomi nasional.
Instruksi presiden itu bertujuan mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung program swasembada pangan dan energi.
“Dengan adanya Inpres tersebut, dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan daerah memiliki dasar hukum yang jelas,” kata Dody.
Berdasarkan data pemerintah daerah, kerusakan jembatan di Bener Meriah akibat banjir dan longsor mencapai 154 titik yang tersebar pada jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.
Sementara itu, jumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan tercatat mencapai 184 ruas, sebagian di antaranya merupakan jalan nasional yang saat ini telah mulai diperbaiki.
Infrastruktur Dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat
Bagi masyarakat di wilayah dataran tinggi Gayo, infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran yang sangat penting. Jalur transportasi tersebut menjadi penghubung utama antara daerah produksi pertanian dengan pusat perdagangan maupun distribusi.
Bupati Tagore sebelumnya menyampaikan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya sangat bergantung pada kelancaran akses jalan dan jembatan.
Menurutnya, infrastruktur tersebut menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian masyarakat, terutama komoditas kopi arabika yang menjadi unggulan daerah dataran tinggi Gayo.
Tagore memperkirakan kerusakan jalan dapat menyebabkan potensi kehilangan pendapatan hingga Rp500 miliar per tahun dari perdagangan kopi arabika.
Ia menjelaskan harga kopi ceri dapat mencapai Rp25.000 per kilogram saat akses jalan baik, namun dapat turun menjadi sekitar Rp22.000 per kilogram ketika kondisi jalan rusak.
Selisih sekitar Rp3.000 per kilogram itu, menurut Tagore, berdampak besar terhadap nilai ekonomi produksi kopi masyarakat.
Selain itu, hanya sekitar 17 persen dari kopi ceri yang diolah menjadi green bean atau biji kopi mentah siap ekspor.
Peran Kopi Arabika Gayo Dalam Perekonomian
Kopi arabika dari dataran tinggi Gayo, termasuk Bener Meriah, dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Produk kopi dari wilayah tersebut telah lama dikenal di pasar internasional karena kualitasnya yang baik.
Sebagian besar produksi kopi arabika dari wilayah ini dipasarkan ke luar negeri. Hal tersebut menjadikan komoditas kopi tidak hanya sebagai sumber penghasilan masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu penyumbang devisa bagi negara.
Kopi arabika dari dataran tinggi Gayo, termasuk Bener Meriah, sebagian besar dipasarkan ke luar negeri.
Sekitar 70 persen produksi kopi arabika dari wilayah tersebut diekspor sehingga turut menyumbang devisa negara dari sektor perkebunan.
Tagore menambahkan kondisi jalan nasional di Bener Meriah kini mulai membaik setelah dilakukan sejumlah perbaikan.
Namun, ia menilai perhatian pemerintah masih diperlukan untuk mempercepat perbaikan jalan provinsi dan kabupaten.
“Jika akses jalan semakin baik, aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan petani kopi dapat terjaga,” kata Tagore.